ANALISIS POTENSI PENERIMAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA

Annisa Desty Vambia, Mario Sota Wijaya Purwanto Putra, Hilda Octavana Siregar

Abstract


Sektor perpajakan memiliki peran vital dalam pembangunan negara. Namun, Indonesia masih memiliki rasio pajak yang rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak daerah. Hal ini terjadi di Kota Yogyakarta, di mana potensi pajak kendaraan bermotor tinggi namun belum dimanfaatkan sepenuhnya karena kendala kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Skema opsen menjadi peluang sinergi dengan pemerintah kota untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi penerimaan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) serta membandingkannya dengan skema dana bagi hasil sebelum UU HKPD. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis terkait pemetaan potensi penerimaan opsen PKB meliputi analisis kinerja dan analisis potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tax ratio masih sangat rendah, analisis kinerja PKB cukup efektif. Simulasi potensi opsen menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 10% dibandingkan dengan skema dana bagi hasil. Kontribusi penelitian ini adalah dalam menyajikan potensi opsen secara kuantitatif melalui pemetaan potensi opsen PKB dan membandingkannya dengan skema Dana Bagi Hasil, dengan Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian.

Keywords


Opsen; Motor Tax Vehicle; Profit Sharing Fund; Regional Tax

Full Text:

References


Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. (2015). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. (2018). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. (2023). Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta. (2019). Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019. Pemerintah Kota Yogyakarta.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta. (2020). Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020. Pemerintah Kota Yogyakarta.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta. (2020). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Kota Yogyakarta.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta. (2021). Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021. Pemerintah Kota Yogyakarta.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta. (2022). Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022. Pemerintah Kota Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik DIY. (n.d.). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku. BPS DIY. Retrieved May, 2024, from https://yogyakarta.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab3

Bappeda DIY. (2024). Data Realisasi Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta per Kabupaten/Kota 2018-2022. Jogja Dataku. Retrieved May, 2024, from https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/35-pajak-daerah

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). Transportasi dalam Angka 2021. Pemerintah Provinsi Yogyakarta.

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). Transportasi dalam Angka 2022. Pemerintah Provinsi Yogyakarta.

DJPK, H. (2022, March 18). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Palembang. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved June 9, 2024, from https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22810

Erinawati, A. (2022). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman (Program Studi Akuntansi, Program Diploma III, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia.

Hilmiyyah, F., Maretaniandini, S. T., & Tsabita, Z. A. (n.d.). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, 3(1), 123-128. http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/8573

Mukti, M., W, J. C. A., Febrian, A. W., & Dinata, K. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANYUWANGI. Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV), 6(2), 412-419. https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/493

Nathania, Y. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan, Potensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011 – 2014). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 4(2), 1-10. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3211/2880

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

SUJARWATI, Y. S. (2018). ANALISIS ELASTISITAS PAJAK DAN TAX EFFORT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SESUDAH PENGALIHAN PAJAK DAERAH (Studi pada Kabupaten Gresik dan Lamongan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 6(2), 1-16. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4959

Zulkifli, Z., Kalangi, L., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 8(2), 171-179. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17850




DOI: https://doi.org/10.30591/monex.v14i1.6930

DOI (PDF (Bahasa Indonesia)): https://doi.org/10.30591/monex.v14i1.6930.g3302

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

Office:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama 
Kampus Utama Politeknik Harapan Bersama - Gedung B Lantai 3
Jalan Mataram No.9 Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia, 52100.

Website: https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/

Email: [email protected]


 

View My Stats